Sesuaidengan PP No. 45 Tahun 1990, bagi anda yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik PNS di Kepolisian, TNI maupun PNS di instansi lainnya dan berkeinginan untuk mengajukan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama, diharuskan untuk memperoleh surat izin cerai terlebih dahulu dari atasan. Sebenarnyadalam agama islam Haram jika istri asal gugat cerai, tapi juga dibolehkan istri gugat cerai suami dengan alasan 7 hal ini. A. Hukum Asal Wanita Gugat Cerai Adalah Haram Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan hal ini, diantaranya, Dari Tsauban radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Suamiyang menggugat cerai membuat surat gugatan cerai. Mengingat bahwa gugatan cerai ini dapat memakan waktu yang panjang, maka sebaiknya pertimbangkan sebaik mungkin sebelum melayangkan gugatan. Dera novitasari (penyuluh agama honorer kua padang utara) abstrak: Itulah 9 langkah prosedur istri pns menggugat cerai suami secara administrasi. Nahberikut ini beberapa hal yang biasanya terjadi apabila istri gugat cerai suami ke Pengadilan dan suaminya menolak bercerai atau sebaliknya, suami yang mengajukan cerai sedangkan istrinya bersikukuh tidak mau bercerai: 1).Sidang Perceraiannya Lama DaftarHak-hak Istri yang Menggugat Cerai Suami PNS Memang, seorang suami wajib memberikan beberapa hak-hak dari bekas istri setelah putusan cerai dari pengadilan Agama. Sebagai seorang PNS, Anda juga harus memberikan hak-hak bekas istri, salah satunya adalah nafkah bulanan. BagiPenggugat atau Tergugat yang akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada atasannya. Prosedur dan syarat-syarat perceraian bagi PNS/ Polri dan TNI adalah sebagai berikut: Surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian. Buku nikah Asli atau duplikat buku nikah. N1HWNj. LAMPUNG, - Kasus perceraian selama masa pandemi Covid-19 di Bandar Lampung didominasi gugatan oleh pihak istri. Total seluruh kasus perceraian selama lima bulan sejak awal 2021 mencapai 829 perkara. Baca juga Semua Bantuan dari Donatur Diambil Preman, Anak di Panti Asuhan Tak Dapat Apa-apaBaca juga Digugat Cerai Istri, Pria di Ponorogo Bongkar Rumah Senilai Rp 400 Juta "Gugatan cerai itu yang mengajukan pihak perempuan atau istri. Sedangkan gugatan talak adalah sebaliknya, pihak suami," kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama PA Kelas 1 Tanjung Karang, Zulhaida, saat ditemui di ruangannya, Jumat 25/6/2021.Zulhaida mengungkapkan, perkara gugatan cerai dari pihak istri yang telah ditangani sejak Januari hingga Mei 2021 mencapai 654 perkara. Rinciannya, Januari 118 perkara, Februari 130 perkara, Maret 130 perkara, April 184 perkara, dan Mei 92 perkara. Untuk Juni belum dimasukkan datanya karena masih bulan berjalan. Sedangkan gugatan talak yang dimohonkan oleh pihak laki-laki suami hanya berjumlah 175 perkara. Rinciannya, Januari 32 perkara, Februari 25 perkara, Maret 39 perkara, April 47 perkara, dan Mei 32 perkara. Selasa, 23 Maret 2021 1956 WIB Ilustrasi pegawai negeri sipil PNS. TEMPO/Subekti Iklan Jakarta - Mekanisme perceraian Pegawai Negeri Sipil PNS punya aturan khusus. Terdapat pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri yang dicerai suami PNS masih punya hak atas gaji mantan suaminya. Apalagi kalau perceraian atas kehendak suami, maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk mantan istri hingga menemukan suami baru. Begitupun anak hasil pernikahan, juga punya bagian atas gaji ayahnya. Ketetapan ini dikutip dari Pasal 8 ayat 1 PP 10/ gaji yang dimaksud ialah sebesar sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk anaknya dan sepertiga untuk mantan pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar Hingga 2023, Jumlah PNS Jakarta Selatan yang Pensiun Sekitar 900 OrangIklan Sebaliknya jika perceraian atas kehendak istri karena PNS pria digugat cerai karena karena ia dimadu, suaminya melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, atau menjadi pemabok, pemadat ataupun penjudi. Terakhir meninggalkan isterinya selama 2 tahun atau bahkan lebih tanpa izin kepada isteri serta tanpa alasan yang sah. Maka bekas istri punya hak atas gaji mantan pernikahan belum dikaruniai anak, maka PNS pria wajib menyerahkan setengah dari gajinya kepada mantan istri. Lain hal jika, kehendak berpisah atas kesepakatan keduanya. Maka pembagian gaji atas kesepakatan keduanya. Itulah ketentuan pembagian gaji saat bercerai jika suami adalah seorang pegawai negeri ADAWIYAH NASUTION Artikel Terkait Jokowi Beberkan Alasan Pembangunan IKN 56 Persen Penduduk di Jawa, Perlu Pemerataan 32 menit lalu Megawati Mengaku Pernah Jengkel Kinerja PNS, Bagaimana Ukuran Penilaian Kerja PNS? 5 jam lalu Tahun 2024 Akan Mulai Ditempati, Pembangunan IKN Kini Sudah Sejauh Apa? 20 jam lalu Terpopuler Bisnis Rincian Nilai Proyek Satelit Satria-1, Fasilitas yang Diterima PNS di IKN 1 hari lalu Ini Sederet Fasilitas dari Pemerintah untuk PNS di IKN, Ada Biaya ART 1 hari lalu PNS Dipastikan Pindah ke IKN, Kapan Berangkatnya? 1 hari lalu Rekomendasi Artikel Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini. Video Pilihan Jokowi Beberkan Alasan Pembangunan IKN 56 Persen Penduduk di Jawa, Perlu Pemerataan 32 menit lalu Jokowi Beberkan Alasan Pembangunan IKN 56 Persen Penduduk di Jawa, Perlu Pemerataan Jokowi menjelaskan bahwa 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa, sehingga perlu adanya pemerataan. Oleh sebab itu IKN sangat penting. Megawati Mengaku Pernah Jengkel Kinerja PNS, Bagaimana Ukuran Penilaian Kerja PNS? 5 jam lalu Megawati Mengaku Pernah Jengkel Kinerja PNS, Bagaimana Ukuran Penilaian Kerja PNS? Megawati Soekarnoputri mengaku pernah jengkel terhadap kinerja PNS, karena dianggapnya lamban. Bagaimana ukuran penilaian kerja PNS? Tahun 2024 Akan Mulai Ditempati, Pembangunan IKN Kini Sudah Sejauh Apa? 20 jam lalu Tahun 2024 Akan Mulai Ditempati, Pembangunan IKN Kini Sudah Sejauh Apa? Bagaimana progres terakhir pembangunan IKN yang masih dibiayai negara melalui APBN ini? Terpopuler Bisnis Rincian Nilai Proyek Satelit Satria-1, Fasilitas yang Diterima PNS di IKN 1 hari lalu Terpopuler Bisnis Rincian Nilai Proyek Satelit Satria-1, Fasilitas yang Diterima PNS di IKN Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa, 13 Juni 2023 dimulai dengan rincian nilai proyek satelit Satria-1 sebesar USD540 juta. Ini Sederet Fasilitas dari Pemerintah untuk PNS di IKN, Ada Biaya ART 1 hari lalu Ini Sederet Fasilitas dari Pemerintah untuk PNS di IKN, Ada Biaya ART Pemindahan PNS ke IKN menjadi salah satu hal yang penting untuk memulai pelayanan publik di sana. PNS Dipastikan Pindah ke IKN, Kapan Berangkatnya? 1 hari lalu PNS Dipastikan Pindah ke IKN, Kapan Berangkatnya? Guna mendukung terlaksananya perpindahan IKN, PNS akan dipindahkan. Realisasi Pembayaran Gaji ke-13 ASN, Kemenkeu ASN Pusat Rp 9,5 T.... 3 hari lalu Realisasi Pembayaran Gaji ke-13 ASN, Kemenkeu ASN Pusat Rp 9,5 T.... Kementerian Keuangan Kemenkeu mengungkapkan realisasi pembayaran gaji ke-13 aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan. Bagaimana realisasinya? IKN Buka Lowongan Kerja Khusus untuk PNS, Simak Persyaratannya 4 hari lalu IKN Buka Lowongan Kerja Khusus untuk PNS, Simak Persyaratannya Otorita IKN melakukan seleksi terbuka untuk mengisi sejumlah jabatan. Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri? 4 hari lalu Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri? PNS pria boleh poligami sudah diatur di UU Perkawinan. Bagaimana PNS Perempuan? Boleh poliandri? Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua 4 hari lalu Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua Bagaimana sebenarnya aturan soal poligami bagi ASN yang viral di sosial media? Fenomena istri PNS menggugat cerai suami bukanlah hal yang jarang ditemukan. Sering kali kita jumpai berita tentang pns tergugat cerai akibat beberapa hal. Mulai dari ketidakcocokan dalam rumah tangga, isu perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam hal ini ada hak istri yang harus dipenuhi, maka dari itu dibutuhkan proses dan prosedur yang tepat dalam pengajuan cerai. Adapun proses pengajuan gugatan cerai dari istri terhadap suami bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan proses berkelanjutan yang bisa dibilang cukup panjang. Maka dari itu ada baiknya menyimak lebih dulu apa saja prosedur dalam melakukan gugatan cerai tersebut. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini beberapa poin prosedur mengajukan gugatan cerai secara resmi ke pengadilan. Contents1 Menentukan Alasan Kuat Perceraian2 Istri PNS Menggugat Cerai Suami Harus Menyertakan Dokumen Pendukung3 Menyewa Pengacara4 Mendatangi KUA Atau Konsultasi Dengan BP45 Membuat Surat Gugatan6 Menyiapkan Biaya Perceraian7 Mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan8 Menunggu Panggilan Sidang9 Menjalani Proses Sidang Menentukan Alasan Kuat Perceraian Hal pertama yang harus disiapkan tentun saja alasan kuat yang mendasari perceraian. Dalam hal PNS tergugat cerai, alasan ini pasti akan ditanyakan oleh pihak pengadilan. Selain itu alasan perceraian juga menjadi dasar yang kuat bagi keputusan pihak berwenang. Misalnya yaitu hakim yang memimpin sidang di pengadilan nantinya. Istri PNS Menggugat Cerai Suami Harus Menyertakan Dokumen Pendukung Selanjutnya dalam kasus pns tergugat cerai, diperlukan kelengkapan dokumen pendukung untuk melakukan gugatan cerai. Maka dari itu sebaiknya tanyakan lebih dulu pada pihak pengadilan tentang dokumen apa saja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi. Perhatikan juga berapa jumlah copy dokumen yang harus disediakan. Supaya prosedur administrasi pengajuan gugatan terpenuhi dengan lancar. Menyewa Pengacara Prosedur istri PNS menggugat cerai suami secara administrasi berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan jalan menyewa pengacara. Beberapa orang bisa jadi cukup sibuk untuk mengurus proses perceraian sendiri. Atau kadang kala kedua belah pihak yang telah sepakat untuk bercerai tidak ingin berargumentasi lebih lanjut dalam sidang. Sehingga menyewa pengacara bisa menjadi alternatif untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Selain itu menggunakan pengacara dapat membantu pemenuhan hak istri secara penuh. Sehingga dalam hal pns tergugat cerai tidak ada yang dirugikan. Prosedur berjalan lancar dan proses perceraian juga tidak berbelit-belit. Baca juga Pengertian Moratorium PNS 8 Fakta yang Sebaiknya Anda Tahu Mendatangi KUA Atau Konsultasi Dengan BP4 Ada baiknya jika ingin melayangkan gugatan cerai terlebih dahulu mendatangi KUA atau berkonsultasi dengan BP4. Tujuannya untuk memperjelas pokok permasalahan yang terjadi dan sebisa mungkin dilakukan mediasi antara kedua pihak. Jika masih memungkinkan, sebaiknya perceraian dihindari, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terutama karena perceraian anggota PNS bisa berujung pada resiko terjadinya pemecatan. Membuat Surat Gugatan Jika keinginan untuk bercerai dari kedua belah pihak sudah yakin dan pasti, maka selanjutnya pihak istri membuat surat gugatan secara resmi. Dalam surat tersebut harus menyatakan apa saja yang membuat adanya tuntutan perceraian. Misalnya akibat tidak mendapatkan nafkah, atau adanya perselingkuhan, dan hal-hal lain yang bisa menjadi alasan kuat pengajuan gugatan. Pembuatan surat gugatan ini cukup penting. Isinya juga harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya memberikan alasan perselingkuhan harus didasarkan pada bukti-bukti yang valid. Sehingga surat gugatan juga dapat dipertanggung jawabkan di depan pengadilan nantinya. Apabila ditulis secara asal, penggugat bisa beresiko terkena tuntutan balik dengan pasal penipuan atau pencemaran nama baik. Menyiapkan Biaya Perceraian Salah satu hal yang sering dilupakan saat proses gugatan cerai pada suami yang bekerja sebagai PNS yaitu besarnya biaya perceraian yang harus disiapkan. Maka dari itu ada baiknya mencari informasi lebih dahulu tentang berapa biaya yang harus dibayarkan. Belum lagi jika menggunakan jasa pengacara perceraian, maka tentu biayanya bisa berkisar belasan hingga puluhan juta rupiah. Maka dari itu pastikan kondisi keuangan memadai untuk membayar biaya perceraian tersebut. Baca juga Cara Memilih Bimbel CPNS Pahami 11 Hal Ini Sebelum Memilih Mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Apabila semua persyaratan sudah lengkap, maka gugatan cerai dapat segera didaftarkan ke pengadilan. Segera menuju lokasi pengadilan sesuai tempat tinggal dan daftarkan gugatan sesuai prosedur yang diminta. Pastikan gugatan diterima oleh pihak pengadilan supaya proses perceraian dapat ditindaklanjuti. Setelah berkas gugatan masuk ke pengadilan, maka selanjutnya cukup menunggu panggilan sidang. Biasanya akan dikirimkan surat panggilan secara tertulis melalui pos. Proses panggilan ini juga dapat memakan waktu berminggu-minggu. Maka dari itu sebaiknya tunggu dengan sabar hingga pemanggilan sidang didapatkan secara resmi. Menjalani Proses Sidang Jika sudah mendapatkan panggilan resmi, maka segera perhatikan tanggal sidang yang ditentukan. Pastikan kedua belah pihak baik istri ataupun suami menghadiri proses sidang yang berlangsung sehingga proses perceraian berjalan lancar. Selama proses sidang umumnya hakim akan melakukan klarifikasi dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika memang mediasi tidak dapat ditempuh, barulah hakim akan memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh istri. Itulah 9 langkah prosedur istri PNS menggugat cerai suami secara administrasi. Mengingat bahwa gugatan cerai ini dapat memakan waktu yang panjang, maka sebaiknya pertimbangkan sebaik mungkin sebelum melayangkan gugatan. Jika memungkinkan, lakukan diskusi supaya resiko yang mungkin terjadi juga bisa dihindari. Contohnya perebutan hak asuh anak, hingga masalah harta gono gini yang dapat berbuntut panjang. Baca juga Cara Membuat Notulen Rapat 10 Tips yang Bisa Anda Terapkan Dengan panjangnya prosedur cerai yang dilakukan di atas, sebisa mungkin lakukan mediasi supaya perceraian dapat dihindari. Sebagai istri PNS, ada baiknya mempertimbangkan nama baik suami di kantor maupun kenyamanan anak. Maka dari itu jika masalah masih dapat diselesaikan, ada baiknya gugatan cerai tidak perlu dilayangkan. Related postsPerpres Tunjangan Kinerja PNS Daerah Serta 7 Tahapan PerhitungannyaPengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Serba Serbinya8 Jenis Golongan PNS Dan Gajinya Yang Menarik Diketahui7 Alasan Mutasi PNS Termasuk Kendala Dan Solusinya8 Ucapan Perpisahan Pensiun PNS yang Penuh KesanCatat, Ini 12 Syarat Izin Belajar PNS yang Wajib Dicermati JAKARTA, - Bagi para istri yang diceraikan suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS, pemerintah sudah menetapkan regulasi bahwa mantan istri diperbolehkan menuntut setengah dari gaji suaminya. Aturan tuntutan hak setengah gaji suami berstatus PNS itu diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini kemudian mengalami perbaruan setelah keluarnya PP Nomor 45 Tahun pasal 8 ayat 1 PP 10/1983 menyatakan "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”. Lebih lanjut, pasal tersebut mengatur prosedur cerai suami istri PNS. Baca juga Bagaimana Cara Mencairkan Rekening Bank Orang yang Sudah Meninggal? Dalam pasal 8 ayat 5 berbunyi, “Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”.Sementara apabila istri juga berstatus PNS, suami yang menceraikan istrinya juga tetap wajib memberikan sebagian gajinya untuk mantan istri. Kendati begitu, hak gaji untuk istri tak bisa diberikan apabila perceraian terjadi karena istri melakukan perbuatan zina, melakukan KDRT terhadap suami, dan istri meninggalkan suami tanpa izin selama dua tahun berturut-turut. Berikut alasan PNS dibolehkan bercerai sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 8 Tahun 1983 Salah satu pihak berzina Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudu yang sukar disembuhkan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukum yang lebih berat Salah satu pihak melakukan KDRT Artinya, syarat istri bisa menuntut setengah gaji suami bisa dipenuhi, jika gugatan cerai berasal dari pihak suami yang bekerja sebagai ASN. Baca juga Jika PNS Aktif Meninggal, Ahli Waris Dapat Apa? Hak mendapatkan setengah gaji bagi istri yang diceraikan juga mensyaratkan pasangan suami istri tersebut belum memiliki keturunan. Jakarta, CNBC Indonesia - Pegawai Negeri Sipil PNS yang merupakan abdi negara memang dituntut untuk memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Segala tindak-tanduknya, bahkan diatur di dalam peraturan undang-undang, sampai aturan tentang perceraian PNS pun sudah tauladan untuk masyarakat, apa saja yang memperbolehkan PNS untuk bercerai? Berikut alasan PNS dibolehkan bercerai sebagaimana diatur dalam perundang-perundangan yang Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ada 6 alasan PNS boleh bercerai. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu1. Salah satu pihak berbuat Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin karena hal lain di luar Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah Tugas Plt Kepala Biro Hukum, Kerjasama, dan Komunikasi BKN Paryono mengatakan gugatan perceraian yang dilakukan oleh para suami berstatus PNS banyak terjadi, namun Paryono belum bisa merinci bagaimana data perceraian PNS setiap lanjut, kata Paryono meskipun aturan mengenai izin perceraian bagi PNS ini sudah ada sejak tahun 1990, tapi aturan ini masih berlaku sampai sekarang."Aturan ini belum dicabut dan masih berlaku. Belum ada aturan terbaru mengenai hal tersebut," ujar Paryono kepada CNBC Indonesia, dikutip Selasa 23/3/2021. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya PNS Boleh Poligami, Beneran? mij/mij

istri pns gugat cerai suami swasta